CPNS dan PPPK 2024
CPNS dan PPPK 2024 (dilantik pada tahun 2025) adalah sebutan untuk sekelompok Abdi Negara, profesi pegawai yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, putra putri terbaik Indonesia lulus tes ASN TA 2024. Pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.[6] Didalam “UU Nomor 20 Tahun 2023” mengatur tentang pegawai Aparatur Sipil Negara. ASN dengan peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. UU ini mengatur penguatan sistem merit, kebutuhan ASN, kesejahteraan, penyesuaian akibat perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN.[7][8] Juga mengatur dalam "BAB 5 pasal 20 ayat (1) Pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan." dan "ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah".[8] Tahun 2024, terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Susunan kabinet sekarang pun Kabinet Merah Putih (disingkat KMP) adalah kabinet pemerintahan Indonesia berasal dari kalangan profesional. Prabowo Subianto berencana membentuk kabinet zaken (zakenkabinet), yakni kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya masing-masing.[9][10] Kabinet ini melakukan penambahan jumlah menteri dari sebelumnya 34 menjadi 44.[11][12] Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, untuk mengakomodir hal tersebut, Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara.[13] Sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru.[14] TokohTokoh ASN CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024, yang di lantik pada tahun 2025. Pengumuman tersebut pengangkatan CPNS dan PPPK yang resmi masa paling lambat/deadline di lantik pengangkatan pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK.[15] Tanda Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada TNI dan PolriPegawai Negeri Sipil pada TNI dan Polri memiliki jenjang kepangkatan sama halnya Pegawai Negeri Sipil di Indonesia pada umumnya. Yang mungkin membedakan adalah penggunaan tanda pangkat yang terpasang di krah baju.[16][17] Pembukaan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan pembukaan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, pada jumat 5 januari 2024. Pemerintah membuka formasi sebanyak 2,3 juta yang terdiri dari 690.822 formasi bagi lulusan baru (fresh graduate) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.605.694 formasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).[18] KontroversiKontroversi seleksi CASN tahun 2024, CPNS dan PPPK 2024 yang akhirnya resmi batas akhir/deadline di lantik pengangkatan pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK.[15] PelantikanInstruksi Presiden diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, di Jakarta, pada senin 17 maret 2025. Kabar yang di tunggu-tunggu oleh peserta seleksi CASN tahun 2024, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, resmi masa paling lambat/deadline di lantik pengangkatan pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK.[15] Dengan bekerja Terhitung Mulai Tanggal (TMT) per 1 maret 2025 (surat Badan Kepegawaian Negara No.2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 pada tanggal, 18 maret 2025 perihal Penetapan Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024).[19] Pemerintah Kota Pariaman dicap yang pertama menjalankan amanat undang-undang Penjabat Walikota Pariaman Roberia yang resmi mengangkat 558 dari 663 orang yang lulus seleksi, seharusnya 667 orang (yang lulus) namun empat orang tidak lulus. Tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih awal, tepatnya pada rabu, 19 februari 2025.[20][21] Referensi
Pranala luar |
Portal di Ensiklopedia Dunia